Surabaya (Madura Portal)--Ini mungkin kabar gembira bagi seluruh warga masyarakat Jatim. Mulai tahun 2013 mendatang, seluruh warga Jatim tak perlu lagi memikirkan biaya kesehatan. Pasalnya, Pemprov Jatim berencana mengasuransikan seluruh warganya tanpa terkecuali.
Asuransi ini peruntukannya bagi masyarakat yang berada di luar Jamkesmas dan Jamkesda.
Saat ini, sebanyak 24 juta warga Jatim masih belum memiliki asuransi. Untuk itu, Pemprov Jatim masih merancang skenario untuk menyediakan asuransi dengan kapitasi murah.
Meski pemerintah pusat menargetkan pemberlakuan universal coverage untuk asuransi per 1 Januari 2014, namun pemprov berencana mencuri start. Jatim diharapkan mulai melaksanakannya tahun 2013. Namun, mekanisme pemberian asuransi masih belum ditetapkan.
Gubernur Jatim Soekarwo, Minggu (22/4/2012) mengatakan, hingga saat ini pemberian asuransi itu baru sebatas rancangan. Dari 37 juta jiwa penduduk Jatim, baru 10,7 juta jiwa yang masuk dalam kuota Jamkesmas, Jamkesda maupun Asabri. Artinya, 54 persen di antaranya atau 24 juta orang belum terjangkau asuransi sama sekali.
"Kami masih melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota terkait anggaran. Nantinya, sisi mana yang bisa dibantu daerah dan mana yang dibantu Pemprov Jatim. Program ini juga akan melibatkan APBN yang dikombinasikan dengan APBD," ujarnya.
Dia menjelaskan, saat ini program tersebut masih dalam tahap pembahasan dan penghitungan besaran anggaran yang dibutuhkan. Program itu diberlakukan tahun depan karena akan dimasukkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Jatim 2013.
"Kapitasinya belum ketemu, berapa uang per orang belum diputuskan. Masih hitung-hitungan. Ada empat skenario," katanya.
Terkait nilai atau besaran asuransi, gubernur menjelaskan semua akan disamaratakan, mulai masyarakat miskin maupun mampu. Akan tetapi, bagi masyarakat kaya dan sudah memiliki asuransi sendiri, kemungkinan mendapatkan asuransi dari pemerintah cukup kecil.
Rencana ini lanjut dia, merupakan salah satu opsi Pemprov Jatim menghadapi rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan rasa perhatian pemerintah terhadap kesehatan masyarakatnya.
Wagub Jatim Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menambahkan, saat ini dirinya dan Pakde Karwo sedang berhitung keras untuk mengasuransikan seluruh rakyat Jatim tanpa terkecuali, mulai sopir, tukang becak, pedagang dan lainnya.
"Semoga tahun 2013 bisa terwujud di Jatim, mendahului program nasional," imbuhnya.
Dari hitungan awal, asuransi ini membutuhkan anggaran hampir Rp 1 triliun, dengan asumsi setiap jiwa Rp 40 ribu. "Insya Allah, dengan asuransi ini, semua individu tidak ada persoalan kesehatan," tuturnya.
Kadinkes Provinsi Jatim dr Budi Rahayu menambahkan, pihaknya berkeinginan memberi bantuan pemeliharaan kesehatan dalam bentuk paket sederhana asuransi, dengan premi lebih kecil dari Jamkesmas.
Sejumlah skenario memang sudah disiapkan. Bagi mereka yang mampu, bisa membayar sendiri premi asuransinya. Sedangkan, mereka yang tidak mampu, pembayaran premi bisa dilakukan secara sharing antara pemerintah daerah dan pemprov.
Hanya saja, besaran premi masih harus disesuaikan dengan dana pemerintah daerah maupun provinsi. Besaran premi menentukan jenis layanan yang akan diterima dari semua rumah sakit. "Ini yang masih dihitung-hitung," pungkasnya. [air/tok]
Sumber @ Berita Jatim
Asuransi ini peruntukannya bagi masyarakat yang berada di luar Jamkesmas dan Jamkesda.
Saat ini, sebanyak 24 juta warga Jatim masih belum memiliki asuransi. Untuk itu, Pemprov Jatim masih merancang skenario untuk menyediakan asuransi dengan kapitasi murah.
Meski pemerintah pusat menargetkan pemberlakuan universal coverage untuk asuransi per 1 Januari 2014, namun pemprov berencana mencuri start. Jatim diharapkan mulai melaksanakannya tahun 2013. Namun, mekanisme pemberian asuransi masih belum ditetapkan.
Gubernur Jatim Soekarwo, Minggu (22/4/2012) mengatakan, hingga saat ini pemberian asuransi itu baru sebatas rancangan. Dari 37 juta jiwa penduduk Jatim, baru 10,7 juta jiwa yang masuk dalam kuota Jamkesmas, Jamkesda maupun Asabri. Artinya, 54 persen di antaranya atau 24 juta orang belum terjangkau asuransi sama sekali.
"Kami masih melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota terkait anggaran. Nantinya, sisi mana yang bisa dibantu daerah dan mana yang dibantu Pemprov Jatim. Program ini juga akan melibatkan APBN yang dikombinasikan dengan APBD," ujarnya.
Dia menjelaskan, saat ini program tersebut masih dalam tahap pembahasan dan penghitungan besaran anggaran yang dibutuhkan. Program itu diberlakukan tahun depan karena akan dimasukkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Jatim 2013.
"Kapitasinya belum ketemu, berapa uang per orang belum diputuskan. Masih hitung-hitungan. Ada empat skenario," katanya.
Terkait nilai atau besaran asuransi, gubernur menjelaskan semua akan disamaratakan, mulai masyarakat miskin maupun mampu. Akan tetapi, bagi masyarakat kaya dan sudah memiliki asuransi sendiri, kemungkinan mendapatkan asuransi dari pemerintah cukup kecil.
Rencana ini lanjut dia, merupakan salah satu opsi Pemprov Jatim menghadapi rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan rasa perhatian pemerintah terhadap kesehatan masyarakatnya.
Wagub Jatim Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menambahkan, saat ini dirinya dan Pakde Karwo sedang berhitung keras untuk mengasuransikan seluruh rakyat Jatim tanpa terkecuali, mulai sopir, tukang becak, pedagang dan lainnya.
"Semoga tahun 2013 bisa terwujud di Jatim, mendahului program nasional," imbuhnya.
Dari hitungan awal, asuransi ini membutuhkan anggaran hampir Rp 1 triliun, dengan asumsi setiap jiwa Rp 40 ribu. "Insya Allah, dengan asuransi ini, semua individu tidak ada persoalan kesehatan," tuturnya.
Kadinkes Provinsi Jatim dr Budi Rahayu menambahkan, pihaknya berkeinginan memberi bantuan pemeliharaan kesehatan dalam bentuk paket sederhana asuransi, dengan premi lebih kecil dari Jamkesmas.
Sejumlah skenario memang sudah disiapkan. Bagi mereka yang mampu, bisa membayar sendiri premi asuransinya. Sedangkan, mereka yang tidak mampu, pembayaran premi bisa dilakukan secara sharing antara pemerintah daerah dan pemprov.
Hanya saja, besaran premi masih harus disesuaikan dengan dana pemerintah daerah maupun provinsi. Besaran premi menentukan jenis layanan yang akan diterima dari semua rumah sakit. "Ini yang masih dihitung-hitung," pungkasnya. [air/tok]
Sumber @ Berita Jatim
0 komentar:
Posting Komentar