Sumenep ( Madura Portal ) - Aksi unjuk rasa puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Mahasiswa Sumenep (FKMS), Rabu (20/06/12) di gedung DPRD Sumenep, berakhir dengan meminta tanda tangan anggota dewan menolak ekplorasi dan eksploitasi migas.
"Kami meminta komitmen wakil rakyat untuk mendukung perjuangan mahasiswa dan pemuda, menolak pengeboran migas di Kabupaten Sumenep," kata Korlap aksi, Eko Wahyudi.
Menurutnya, pengeboran migas di Sumenep yang selama ini sudah dilakukan, hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu, dan bukan masyarakat sekitar. "Kekayaan alam kita hanya dikeruk oleh investor asing. Tetapi tidak ada kontribusi berarti bagi masyarakat, baik dari sisi ekonomi, pendidikan, maupun kesehatan," ujarnya.
Karena itu, lanjut Eko, pihaknya merasa perlu untuk melakukan penolakan terhadap kegiatan ekplorasi dan ekploitasi migas, selama tidak ada dampak menguntungkan bagi masyarakat. "Kami akan all out mengawal penolakan pengeboran migas ini. Kami berjuang demi rakyat. Karena itu, sudah sewajarnya kami meminta dukungan pada wakil-wak kami di gedung DPRD," teriaknya lantang.
Para mahasiswa yang ditemui panitia khusus (pansus) rancangan tata ruang wilayah (RTRW) di ruang sidang paripurna DPRD Sumenep, mengedarkan surat pernyataan penolakan pengeboran migas. Satu persatu anggota pansus diminta menandatangani surat pernyataan tersebut. Bahkan beberapa anggota pansus yang tidak terlihat di ruang sidang paripurna, didatangi ke ruang-ruang komisi untuk menandatangani surat pernyataan penolakan migas tersebut. "Kami akan sweeping ke ruangan-ruangan, baik ruang komisi atau fraksi, meminta anggota dewan memberikan dukungan dan komitmennya menolak pengeboran migas, dengan menandatangani surat pernyataan ini," tegas Eko.
Sementara anggota pansus RTRW DPRD Sumenep, AF. Hari Pontoh mengaku tidak keberatan membubuhkan tanda tangan dalam surat pernyataan penolakan pengeboran migas. Menurutnya, dari hasil cek ke lapangan, pengeboran migas memang tidak memberikan kontribusi berarti bagi masyarakat sekitat pengeboran. "Jangan untuk masyarakat Sumenep. Untuk masyarakat di ring 1 yang terdampak langsung kegiatan pengeboran, tidak ada kontribusi berarti dari perusahaan pengeboran. Ini hasil kami turun ke lapangan," katanya.
Menurut Pontoh, wajar apabila kemudian muncul penolakan dari berbagai pihak, termasuk mahasiswa. Hal tersebut karena pengeboran migas dianggap justru menimbulkan pemiskinan bagi warga masyarakat. "Bagaimana tidak disebut pemiskinan kalau gara-gara pengeboran, banyak ikan-ikan yang mati, rumput laut yang rusak. Kalau dulu tidak sampai 5 mil cari ikan sudah dapat hasil banyak, sekarang setelah ada pengeboran, nelayan malah sulit mendapatkan ikan. Ini kan pemiskinan namanya," ungkapnya.
Pontoh mengaku mendukung penuh gerakan mahasiswa menolak kegiatan ekplorasi dan eksploitasi migas, selama tidak memberikan kontribusi jelas bagi masyarakat. "Bahkan sebelum adik-adik mahasiswa ini berunjuk rasa, kami memang sudah menolak pengeboran migas itu, karena tidak ada kontribusi signifikan bagi masyarakat," tandasnya.
"Kami meminta komitmen wakil rakyat untuk mendukung perjuangan mahasiswa dan pemuda, menolak pengeboran migas di Kabupaten Sumenep," kata Korlap aksi, Eko Wahyudi.
Menurutnya, pengeboran migas di Sumenep yang selama ini sudah dilakukan, hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu, dan bukan masyarakat sekitar. "Kekayaan alam kita hanya dikeruk oleh investor asing. Tetapi tidak ada kontribusi berarti bagi masyarakat, baik dari sisi ekonomi, pendidikan, maupun kesehatan," ujarnya.
Karena itu, lanjut Eko, pihaknya merasa perlu untuk melakukan penolakan terhadap kegiatan ekplorasi dan ekploitasi migas, selama tidak ada dampak menguntungkan bagi masyarakat. "Kami akan all out mengawal penolakan pengeboran migas ini. Kami berjuang demi rakyat. Karena itu, sudah sewajarnya kami meminta dukungan pada wakil-wak kami di gedung DPRD," teriaknya lantang.
Para mahasiswa yang ditemui panitia khusus (pansus) rancangan tata ruang wilayah (RTRW) di ruang sidang paripurna DPRD Sumenep, mengedarkan surat pernyataan penolakan pengeboran migas. Satu persatu anggota pansus diminta menandatangani surat pernyataan tersebut. Bahkan beberapa anggota pansus yang tidak terlihat di ruang sidang paripurna, didatangi ke ruang-ruang komisi untuk menandatangani surat pernyataan penolakan migas tersebut. "Kami akan sweeping ke ruangan-ruangan, baik ruang komisi atau fraksi, meminta anggota dewan memberikan dukungan dan komitmennya menolak pengeboran migas, dengan menandatangani surat pernyataan ini," tegas Eko.
Sementara anggota pansus RTRW DPRD Sumenep, AF. Hari Pontoh mengaku tidak keberatan membubuhkan tanda tangan dalam surat pernyataan penolakan pengeboran migas. Menurutnya, dari hasil cek ke lapangan, pengeboran migas memang tidak memberikan kontribusi berarti bagi masyarakat sekitat pengeboran. "Jangan untuk masyarakat Sumenep. Untuk masyarakat di ring 1 yang terdampak langsung kegiatan pengeboran, tidak ada kontribusi berarti dari perusahaan pengeboran. Ini hasil kami turun ke lapangan," katanya.
Menurut Pontoh, wajar apabila kemudian muncul penolakan dari berbagai pihak, termasuk mahasiswa. Hal tersebut karena pengeboran migas dianggap justru menimbulkan pemiskinan bagi warga masyarakat. "Bagaimana tidak disebut pemiskinan kalau gara-gara pengeboran, banyak ikan-ikan yang mati, rumput laut yang rusak. Kalau dulu tidak sampai 5 mil cari ikan sudah dapat hasil banyak, sekarang setelah ada pengeboran, nelayan malah sulit mendapatkan ikan. Ini kan pemiskinan namanya," ungkapnya.
Pontoh mengaku mendukung penuh gerakan mahasiswa menolak kegiatan ekplorasi dan eksploitasi migas, selama tidak memberikan kontribusi jelas bagi masyarakat. "Bahkan sebelum adik-adik mahasiswa ini berunjuk rasa, kami memang sudah menolak pengeboran migas itu, karena tidak ada kontribusi signifikan bagi masyarakat," tandasnya.
Sumber : beritajatim.com
0 komentar:
Posting Komentar