Surabaya(Madura Portal) - Ratusan petani garam dari tiga kabupaten Madura diantaranya Sampang, Pamekasan dan Sumenep,sekira pukul 09.30 WIB unjukrasa di kantor Gubenuran Jalan Pahlawan.
Sampai di kantor Gubenuran para petani garam ini, melalui perwakilan korlap aksi bernama Muhammad Hasan meminta agara pemerintah memperhatikan nasib mereka. "Gubenur segera menuntaskan tuntutan petani garam,"kata M Hasan.
Ditambahkannya sesuai rekomendasi DPRD Jawa Timur Tahun 2004 dan Komisi II DPR RI tahun 2006-2007 tentang pengelolaan tanah peggaraman di Madura bisa diserahkan kepada petani, kedua Jadikan PT Garam sebagai Bulog, Ketiga Usut tuntas penyelewengan yang dilakukan PT Garam
Apalagi untuk penyelesaiaan pengelolaan tanah pegaraman yang selama ini di kelola oleh BUMN PT Garam Indonesia tidak kunjung selesai hingga 15 tahun. Muhammad juga menambahkan jika pengelolah tanah garam tidak diserahkan ke petani, bisa mengurangi perekonomian rumah tangga. "Lahan pegaraman merupakan tempat satu-satunya sumber pendapatan dan merupakan kebanggan masyarakat Madura yang bisa dikelola secara turun menurun," kata Hasan.
Sayangnya selama melakukan orasi di depan kantor gubenuran, para petani yang ingin menemui gubenur Sukarwo untuk minta penjelasan mengenai permasalahan yang menimpah petani, tidak mendapatkan tanggapan.
Akibatnya pendemo emosi hingga terjadi aksi dorong sebanyak 3 kali sama petugas kepolisian yang ada di depan pintu masuk.
Para petani menilai bahwa selama ini PT Garam arogan dan mengadu domba dengan masyarakat setempat. Sehingga tercipta suasana yang tidak kondusif di tiga kabupaten, dan hanya menyengsarakan para petani garam yang ada di Madura. Harapan para petani kepada pemerintah Propinsi Jawa Timur itu untuk mengusahakan hak yang harus diperoleh rakyat Madura. Yaitu agar pemerintah pusat mengembalikan hak pengelolaan garam di madura, pasalnya selama ini petani mempunyai potensi dan keahlian untuk memproduksi garam secara turun temurun.
Untungnya aksi tersebut tidak kericuhan yang berkepanjangan, karena Wakil Gubenur Jawa Timur, Saifullah Yusuf mau menemui para petani. Dalam pidatonya gubenur akan mengajukan surat secara resmi kepada menteri BUMN dan menteri keuangan terkait tuntutan para pengunjuk rasa. "Tapi saya tidak bisa menjamin tuntutan para petani itu direspon oleh pemerintahan pusat," kata Gus Ipul kepada para petani, Rabu (6/6/2012).
Sementara itu ketika Gus Ipul menemui para petani berjanji menyampaikan tuntutannya ke pemerintahan pusat. "Kami harapkan tuntutan para petani, segera mendapatkan respon dan dapat diselesaikan dengan tuntas," tambah Ipul.
Sampai di kantor Gubenuran para petani garam ini, melalui perwakilan korlap aksi bernama Muhammad Hasan meminta agara pemerintah memperhatikan nasib mereka. "Gubenur segera menuntaskan tuntutan petani garam,"kata M Hasan.
Ditambahkannya sesuai rekomendasi DPRD Jawa Timur Tahun 2004 dan Komisi II DPR RI tahun 2006-2007 tentang pengelolaan tanah peggaraman di Madura bisa diserahkan kepada petani, kedua Jadikan PT Garam sebagai Bulog, Ketiga Usut tuntas penyelewengan yang dilakukan PT Garam
Apalagi untuk penyelesaiaan pengelolaan tanah pegaraman yang selama ini di kelola oleh BUMN PT Garam Indonesia tidak kunjung selesai hingga 15 tahun. Muhammad juga menambahkan jika pengelolah tanah garam tidak diserahkan ke petani, bisa mengurangi perekonomian rumah tangga. "Lahan pegaraman merupakan tempat satu-satunya sumber pendapatan dan merupakan kebanggan masyarakat Madura yang bisa dikelola secara turun menurun," kata Hasan.
Sayangnya selama melakukan orasi di depan kantor gubenuran, para petani yang ingin menemui gubenur Sukarwo untuk minta penjelasan mengenai permasalahan yang menimpah petani, tidak mendapatkan tanggapan.
Akibatnya pendemo emosi hingga terjadi aksi dorong sebanyak 3 kali sama petugas kepolisian yang ada di depan pintu masuk.
Para petani menilai bahwa selama ini PT Garam arogan dan mengadu domba dengan masyarakat setempat. Sehingga tercipta suasana yang tidak kondusif di tiga kabupaten, dan hanya menyengsarakan para petani garam yang ada di Madura. Harapan para petani kepada pemerintah Propinsi Jawa Timur itu untuk mengusahakan hak yang harus diperoleh rakyat Madura. Yaitu agar pemerintah pusat mengembalikan hak pengelolaan garam di madura, pasalnya selama ini petani mempunyai potensi dan keahlian untuk memproduksi garam secara turun temurun.
Untungnya aksi tersebut tidak kericuhan yang berkepanjangan, karena Wakil Gubenur Jawa Timur, Saifullah Yusuf mau menemui para petani. Dalam pidatonya gubenur akan mengajukan surat secara resmi kepada menteri BUMN dan menteri keuangan terkait tuntutan para pengunjuk rasa. "Tapi saya tidak bisa menjamin tuntutan para petani itu direspon oleh pemerintahan pusat," kata Gus Ipul kepada para petani, Rabu (6/6/2012).
Sementara itu ketika Gus Ipul menemui para petani berjanji menyampaikan tuntutannya ke pemerintahan pusat. "Kami harapkan tuntutan para petani, segera mendapatkan respon dan dapat diselesaikan dengan tuntas," tambah Ipul.
Sumber : beritajatim.com
0 komentar:
Posting Komentar