Surabaya (Madura Portal)--Hingga per 1 Februari 2012 ini, keluarga besar Bakrie telah mengeluarkan dana segar Rp 7,959 triliun untuk menangani semburan lumpur panas Sidoarjo di Kecamatan Porong. Kini, keluarga pengusaha papan atas di Indonesia masih harus menyelesaikan sisa pembayaran pembelian tanah dan bangunan warga korban lumpur di lahan terdampak yang nilainya sekitar Rp 900 miliar lebih.
Komisaris Utama (Komut) PT Lapindo Minarak Jaya (MLJ) Gesang Budiarso, Kamis (17/5/2012) mengatakan, mesti berdasar putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) bahwa Lapindo Brantas Inc tak bersalah terkait semburan lumpur panas Porong, pihaknya tetap berkomitmen menyelesaikan persoalan yang ada di daerah itu. Khususnya belum tuntasnya pembayaran jual-beli tanah dan bangunan warga yang terkena luberan lumpur panas di kawasan area terdampak.
"Dana yang dikeluarkan keluarga besar Bakrie dalam penanggulangan lumpur Sidoarjo itu mencapai Rp 7,959 triliun lebih," tegas Gesang. Sebagai pengusaha nasional dan berlatar bumi putera, tambahnya, Bakrie berusaha keras menyelesaikan masalah ini dalam tempo secepat-cepatnya.
"Makanya, kami pernah mengajukan kredit komersial ke Bank Jatim. Tapi, sayang pengajuan permohonan kami belum direspon positif karena nilai jaminan, yang katanya, lebih kecil dibanding nilai kredit yang diajukan," katanya.
Padahal, katanya, pada pembayaran tahun 2008 lalu, PT MLJ mengajukan kredit ke BRI dengan nilai pengajuan lebih Rp 1 triliun. Bank BUMN ini memberikan respon positif dan tanggungan kredit itu mampu diselesaikan kelompok usaha Bakrie sekitar setahun.
"Bank itu bisnis kepercayaan, yang mana kalau ada debitur mengajukan kredit tak sekadar didasarkan pada nilai jaminannya. Tapi, kapasitas, kemampuan, pengalaman, dan track record calon debitur mesti diperhitungkan secara matang dan komprehensif. Bukan sekadar fungsi koleteral yang dipertimbangkan. Sebab, hakikatnya operasional dan kinerja bank itu bukan seperti pegadaian ," tegas Gesang.
Gesang mengutarakan, sekiranya pengajuan kredit Rp 900 miliar ke Bank Jatim itu direalisasikan atau diluluskan, maka PT MLJ langsung bisa menyelesaikan kewajibannya membayar kekurangan jual-beli tanah dan bangunan milik warga di kawasan area terdampak. Tapi, mengingat pengajuan plafon kredit itu tak direspon positif, maka alternatifnya kini ada dana segar sekitar Rp 400 miliar yang dialokasikan keluarga Bakrie untuk menyelesaikan masalah itu.
Itu pun, tandas Gesang, nilai dana segar sebesar Rp 400 miliar itu masih kurang sehingga pihaknya berusaha mencari dari sumber lain. "Ya tetap kita usahakan. Kita tetap ada komitmen menyelesaikan masalah ini dengan baik. Harapan warga itu sejalan dengan keinginan kami untuk menyelesaikan masalah ini secepat-cepatnya," katanya.
Gesang mengutarakan, apa yang dilakukan keluarga besar Bakrie terkait penanganan semburan lumpur panas di Sidoarjo adalah bentuk kecintaan dan komitmen keluarga pengusaha nasional berlatar pribumi ini kepada korban lumpur panas. Saat lumpur panas Sidoarjo menyembur pada 29 Mei 2006 lalu, katanya, pemegang saham Lapindo Brantas Inc bukan hanya PT Energi Mega Persada Tbk, di mana di situ ada saham keluarga Bakrie.
Namun, tambahnya, Lapindo Brantas Inc sahamnya juga dimiliki PT Medco E&P dan Santos Indonesia, perusahaan hulu migas dari Australia, yang memiliki titik kegiatan hulu migas di Jatim, khususnya di kawasan Pulau Madura. Meskipun pada perkembangan kemudian, kedua pemegang saham Lapindo Brantas Inc itu melepaskan sahamnya masing-masing 32% dan 18% pada 29 November 2007. "Kami yang terus dikejar-kejar dan disoroti, sedangkan yang lain tidak. Kenapa demikian?," kata Gesang bernada tanya.
Komisaris Utama (Komut) PT Lapindo Minarak Jaya (MLJ) Gesang Budiarso, Kamis (17/5/2012) mengatakan, mesti berdasar putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) bahwa Lapindo Brantas Inc tak bersalah terkait semburan lumpur panas Porong, pihaknya tetap berkomitmen menyelesaikan persoalan yang ada di daerah itu. Khususnya belum tuntasnya pembayaran jual-beli tanah dan bangunan warga yang terkena luberan lumpur panas di kawasan area terdampak.
"Dana yang dikeluarkan keluarga besar Bakrie dalam penanggulangan lumpur Sidoarjo itu mencapai Rp 7,959 triliun lebih," tegas Gesang. Sebagai pengusaha nasional dan berlatar bumi putera, tambahnya, Bakrie berusaha keras menyelesaikan masalah ini dalam tempo secepat-cepatnya.
"Makanya, kami pernah mengajukan kredit komersial ke Bank Jatim. Tapi, sayang pengajuan permohonan kami belum direspon positif karena nilai jaminan, yang katanya, lebih kecil dibanding nilai kredit yang diajukan," katanya.
Padahal, katanya, pada pembayaran tahun 2008 lalu, PT MLJ mengajukan kredit ke BRI dengan nilai pengajuan lebih Rp 1 triliun. Bank BUMN ini memberikan respon positif dan tanggungan kredit itu mampu diselesaikan kelompok usaha Bakrie sekitar setahun.
"Bank itu bisnis kepercayaan, yang mana kalau ada debitur mengajukan kredit tak sekadar didasarkan pada nilai jaminannya. Tapi, kapasitas, kemampuan, pengalaman, dan track record calon debitur mesti diperhitungkan secara matang dan komprehensif. Bukan sekadar fungsi koleteral yang dipertimbangkan. Sebab, hakikatnya operasional dan kinerja bank itu bukan seperti pegadaian ," tegas Gesang.
Gesang mengutarakan, sekiranya pengajuan kredit Rp 900 miliar ke Bank Jatim itu direalisasikan atau diluluskan, maka PT MLJ langsung bisa menyelesaikan kewajibannya membayar kekurangan jual-beli tanah dan bangunan milik warga di kawasan area terdampak. Tapi, mengingat pengajuan plafon kredit itu tak direspon positif, maka alternatifnya kini ada dana segar sekitar Rp 400 miliar yang dialokasikan keluarga Bakrie untuk menyelesaikan masalah itu.
Itu pun, tandas Gesang, nilai dana segar sebesar Rp 400 miliar itu masih kurang sehingga pihaknya berusaha mencari dari sumber lain. "Ya tetap kita usahakan. Kita tetap ada komitmen menyelesaikan masalah ini dengan baik. Harapan warga itu sejalan dengan keinginan kami untuk menyelesaikan masalah ini secepat-cepatnya," katanya.
Gesang mengutarakan, apa yang dilakukan keluarga besar Bakrie terkait penanganan semburan lumpur panas di Sidoarjo adalah bentuk kecintaan dan komitmen keluarga pengusaha nasional berlatar pribumi ini kepada korban lumpur panas. Saat lumpur panas Sidoarjo menyembur pada 29 Mei 2006 lalu, katanya, pemegang saham Lapindo Brantas Inc bukan hanya PT Energi Mega Persada Tbk, di mana di situ ada saham keluarga Bakrie.
Namun, tambahnya, Lapindo Brantas Inc sahamnya juga dimiliki PT Medco E&P dan Santos Indonesia, perusahaan hulu migas dari Australia, yang memiliki titik kegiatan hulu migas di Jatim, khususnya di kawasan Pulau Madura. Meskipun pada perkembangan kemudian, kedua pemegang saham Lapindo Brantas Inc itu melepaskan sahamnya masing-masing 32% dan 18% pada 29 November 2007. "Kami yang terus dikejar-kejar dan disoroti, sedangkan yang lain tidak. Kenapa demikian?," kata Gesang bernada tanya.
Sumber : beritajatim
0 komentar:
Posting Komentar