Sumenep (Madura Portal) - Puluhan warga berunjuk rasa ke Dinas Kesehatan Sumenep, Senin (21/05/12). Mereka menggugat rekruetmen bidan pegawai tidak tetap (PTT) yang dianggap sarat praktek Kolusi Korupsi Nepotisme (KKN).
Para pengunjuk rasa membawa karton bertuliskan protes proses rekruetmen tersebut. 'Panitia perekrutan PTT Dinkes mengambil titipan untuk lulus', 'Peran utama bukanlah Yeti', 'Mundur Yeti sebagai Kadinkes'.
"Rekruetmen penuh rekayasa. Indikasinya, tertundanya pengumuman. Bahkan ada peserta yang namanya dinyatakan lolos, tiba-tiba dicoret. Ini jelas penuh KKN," kata Maulidi, salah satu orator.
Ia menuntut agar dilakukan rekruetmen ulang perawat dan bidan PTT, serta pengusutan dugaan KKN dalam rekruetmen tersebut. "Banyak bidan berprestasi yang terhalang KKN oknum Dinas Kesehatan. Ini berarti penghinaan terhadap masyarakat kecil, karena para bidan berprestasi menjadi gagal meraih masa depan, hanya gara-gara tidak membayar uang pelicin puluhan juta rupiah" teriak Maulidi.
Ia menantang agar Kepala Dinas Kesehatan disumpah pocong untuk membuktikan ada tidaknya kecurangan dalam rekruetmen tersebut. "Ibu Kepala Dinas Kesehatan dan kroni-kroninya, kami tantang untuk melakukan sumpah pocong. Kami sudah membawa Al Qur'an. Ayo kita ke Masjid Jami'," tantangnya.
Sementara Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumenep, dr. Jetty Nurdiah Ningrum yang menemui para pengunjuk rasa menuturkan, tim seleksi untuk rekruetmen bidan PTT tidak hanya dari Dinkes, tetapi juga dari inspektorat, Badan Kepegawaian, dan Bagian Hukum. "Jadi rekruetmen itu melibatkan tim dari berbagai instansi, tidak hanya dinas kesehatan," terangnya.
Jetty bersikukuh tidak ada penarikan uang dalam rekruetmen PTT. Karena itu, pihaknya siap untuk diproses hukum. "Kalau menuduh kami melakukan penarikan uang dalam rekruetmen tersebut, saya tantang ke jalur hukum saja," katanya.
Jetty bahkan mengaku siap disumpah pocong, asalkan pihak pengunjuk rasa juga disumpah pocong. "Kalau kami merekayasa dan menarik uang, Insya Allah kami akan dilaknat Allah. Kalau tidak, maka yang menuduh kami yang akan mendapat adzab dari Allah," tegasnya.
Sebelumnya, rekruetmen bidan PTT disorot karena diduga sarat penyimpangan. Informasi dari warga Pulau Kangean, diduga ada pemberian uang pelicin pada oknum Dinas Kesehatan, untuk memuluskan jalan diterima sebagai bidan PTT. Kabarnya, besaran uang pelicin itu bervariasi, antara Rp 10-40 juta.
Bahkan beberapa peserta ditengarai berani menggunakan KTP aspal (asli tapi palsu), saat pendaftaran bidan PTT tersebut. Selain itu diduga adanya bidan yang diterima dalam rekruetmen bidan PTT tersebut, tapi tidak pernah sukwan. Padahal, salah satu persyaratan dalam rekruetmen tersebut adalah harus pernah sukwan sebagai bidan. [tem/kun]
Para pengunjuk rasa membawa karton bertuliskan protes proses rekruetmen tersebut. 'Panitia perekrutan PTT Dinkes mengambil titipan untuk lulus', 'Peran utama bukanlah Yeti', 'Mundur Yeti sebagai Kadinkes'.
"Rekruetmen penuh rekayasa. Indikasinya, tertundanya pengumuman. Bahkan ada peserta yang namanya dinyatakan lolos, tiba-tiba dicoret. Ini jelas penuh KKN," kata Maulidi, salah satu orator.
Ia menuntut agar dilakukan rekruetmen ulang perawat dan bidan PTT, serta pengusutan dugaan KKN dalam rekruetmen tersebut. "Banyak bidan berprestasi yang terhalang KKN oknum Dinas Kesehatan. Ini berarti penghinaan terhadap masyarakat kecil, karena para bidan berprestasi menjadi gagal meraih masa depan, hanya gara-gara tidak membayar uang pelicin puluhan juta rupiah" teriak Maulidi.
Ia menantang agar Kepala Dinas Kesehatan disumpah pocong untuk membuktikan ada tidaknya kecurangan dalam rekruetmen tersebut. "Ibu Kepala Dinas Kesehatan dan kroni-kroninya, kami tantang untuk melakukan sumpah pocong. Kami sudah membawa Al Qur'an. Ayo kita ke Masjid Jami'," tantangnya.
Sementara Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumenep, dr. Jetty Nurdiah Ningrum yang menemui para pengunjuk rasa menuturkan, tim seleksi untuk rekruetmen bidan PTT tidak hanya dari Dinkes, tetapi juga dari inspektorat, Badan Kepegawaian, dan Bagian Hukum. "Jadi rekruetmen itu melibatkan tim dari berbagai instansi, tidak hanya dinas kesehatan," terangnya.
Jetty bersikukuh tidak ada penarikan uang dalam rekruetmen PTT. Karena itu, pihaknya siap untuk diproses hukum. "Kalau menuduh kami melakukan penarikan uang dalam rekruetmen tersebut, saya tantang ke jalur hukum saja," katanya.
Jetty bahkan mengaku siap disumpah pocong, asalkan pihak pengunjuk rasa juga disumpah pocong. "Kalau kami merekayasa dan menarik uang, Insya Allah kami akan dilaknat Allah. Kalau tidak, maka yang menuduh kami yang akan mendapat adzab dari Allah," tegasnya.
Sebelumnya, rekruetmen bidan PTT disorot karena diduga sarat penyimpangan. Informasi dari warga Pulau Kangean, diduga ada pemberian uang pelicin pada oknum Dinas Kesehatan, untuk memuluskan jalan diterima sebagai bidan PTT. Kabarnya, besaran uang pelicin itu bervariasi, antara Rp 10-40 juta.
Bahkan beberapa peserta ditengarai berani menggunakan KTP aspal (asli tapi palsu), saat pendaftaran bidan PTT tersebut. Selain itu diduga adanya bidan yang diterima dalam rekruetmen bidan PTT tersebut, tapi tidak pernah sukwan. Padahal, salah satu persyaratan dalam rekruetmen tersebut adalah harus pernah sukwan sebagai bidan. [tem/kun]
0 komentar:
Posting Komentar