Sumenep (Madura Portal) Kendati pencairannya molor 5 bulan, Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumenep belum bisa memastikan realisasi gaji untuk sejumlah Bidan Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang bertugas di beberapa kecamatan daratan maupun kepulauan. Alasannya, dana sharing APBD Provinsi Jawa Timur 2012 untuk gaji bidang PTT belum turun.
Kepala Dinkes Sumenep Jetty Nur Diyah Ningrum, Rabu (9/5) menjelaskan, gaji untuk Bidan PTT 50 persen bersumber dari APBD Provinsi dan sisanya 50 persen APBD Kabupaten. Kendati anggaran dari APBD Kabupaten dinyatakan siap, gaji Bidan PTT yang tertahan sejak Januari 2012 itu belum bisa direalisasikan sebab harus menunggu anggaran Pemprov. Jetty menegaskan, pihaknya sudah memproses gaji tersebut sebab pencairannya sudah diusulkan ke Pemprov.
"Tahun lalu juga demikian (molor), bahkan saat itu hampir menjelang hari raya malah. Pastinya kami akan rapel gaji mereka ketika sudah turun sebesar Rp500 ribu per bulan," ujar Jetty dikonfirmasi RRI.
Sementara itu, anggota Komisi D DPRD Sumenep, Dulsiam meminta Dinkes melakukan langkah kongkrit, misalnya mendesak pemprov untuk merealisasikan gaji Bidan PTT.
Menurutnya, Bidan PTT sangat membutuhkan gaji, sebab sebagian dari mereka bertugas di kepulauan sehingga dimungkinkan memberatkan keluarganya untuk memenuhi kebutuhan hidup.
"Mereka ditempat tugas kan butuh biaya hidup, makanya kemudian mereka banyak mengeluh atas tidak turunnya gaji sejak Januari lalu. Ini kan bisa berdampak terhadap pelayanan," tandas Dulsiam. (Faisal W/DS/WDA)
Kepala Dinkes Sumenep Jetty Nur Diyah Ningrum, Rabu (9/5) menjelaskan, gaji untuk Bidan PTT 50 persen bersumber dari APBD Provinsi dan sisanya 50 persen APBD Kabupaten. Kendati anggaran dari APBD Kabupaten dinyatakan siap, gaji Bidan PTT yang tertahan sejak Januari 2012 itu belum bisa direalisasikan sebab harus menunggu anggaran Pemprov. Jetty menegaskan, pihaknya sudah memproses gaji tersebut sebab pencairannya sudah diusulkan ke Pemprov.
"Tahun lalu juga demikian (molor), bahkan saat itu hampir menjelang hari raya malah. Pastinya kami akan rapel gaji mereka ketika sudah turun sebesar Rp500 ribu per bulan," ujar Jetty dikonfirmasi RRI.
Sementara itu, anggota Komisi D DPRD Sumenep, Dulsiam meminta Dinkes melakukan langkah kongkrit, misalnya mendesak pemprov untuk merealisasikan gaji Bidan PTT.
Menurutnya, Bidan PTT sangat membutuhkan gaji, sebab sebagian dari mereka bertugas di kepulauan sehingga dimungkinkan memberatkan keluarganya untuk memenuhi kebutuhan hidup.
"Mereka ditempat tugas kan butuh biaya hidup, makanya kemudian mereka banyak mengeluh atas tidak turunnya gaji sejak Januari lalu. Ini kan bisa berdampak terhadap pelayanan," tandas Dulsiam. (Faisal W/DS/WDA)
Sumber : rri.co.id
0 komentar:
Posting Komentar