Pasuruan (Madura Portal) - Pemkab Pasuruan membagikan 4 mobil Toyota Fortuner seri G kepada anggota Forum Pimpinan Daerah (Forpimda), Rabu (16/5/2012). Keempat anggota Forpimda yang mendapat mobil mewah yakni, Kapolres dan Dandim 0819 Pasuruan serta Kejari dan Ketua Pengadilan Negeri Bangil.
Bupati Pasuruan Dade Angga mengaku, pembagian mobil mewah seharga sekitar Rp 400 juta ini, dengan tujuan untuk mendukung operasional anggota Forpimda di lapangan, apalagi menjelang pemilukada 2013. Dade Angga menuturkan, bahwa status mobil tersebut adalah pinjam pakai."Mobil yang lama akan ditarik" kata bupati.
Bagi-bagi mobil mewah yang dilakukan bupati ini pun, langsung mendapat sorotan tajam Pusat Studi dan Advokasi Kebijakan (Pusaka) Pasuruan. Direktur Pusaka Lujeng Sudarto menilai, apa yang telah dilakukan oleh Dade Angga adalah merupakan sebuah upaya untuk membungkam atau menjinakkan aparat penegak hukum.
Otomatis, ungkap Lujeng, dengan adanya bagi-bagi mobil mewah itu, para aparat penegak hukum akan merasa ewuh pekewuh. Tak hanya itu, dengan tegas ia menyatakan bahwa menurut aturan hukum, pemberian anggaran kepada instansi vertikal yang masing-masing memiliki induk diatasnya, jelas-jelas tidak diperkenankan.
"Bagi-bagi mobil mewah ini jelas-jelas akan menimbulkan ewuh pekewuh di kemudian hari. Ini termasuk gratifikasi secara tak langsung" ungkap Lujeng Sudarto, Direktu Pusaka Pasuruan.[bec/ted]
Bupati Pasuruan Dade Angga mengaku, pembagian mobil mewah seharga sekitar Rp 400 juta ini, dengan tujuan untuk mendukung operasional anggota Forpimda di lapangan, apalagi menjelang pemilukada 2013. Dade Angga menuturkan, bahwa status mobil tersebut adalah pinjam pakai."Mobil yang lama akan ditarik" kata bupati.
Bagi-bagi mobil mewah yang dilakukan bupati ini pun, langsung mendapat sorotan tajam Pusat Studi dan Advokasi Kebijakan (Pusaka) Pasuruan. Direktur Pusaka Lujeng Sudarto menilai, apa yang telah dilakukan oleh Dade Angga adalah merupakan sebuah upaya untuk membungkam atau menjinakkan aparat penegak hukum.
Otomatis, ungkap Lujeng, dengan adanya bagi-bagi mobil mewah itu, para aparat penegak hukum akan merasa ewuh pekewuh. Tak hanya itu, dengan tegas ia menyatakan bahwa menurut aturan hukum, pemberian anggaran kepada instansi vertikal yang masing-masing memiliki induk diatasnya, jelas-jelas tidak diperkenankan.
"Bagi-bagi mobil mewah ini jelas-jelas akan menimbulkan ewuh pekewuh di kemudian hari. Ini termasuk gratifikasi secara tak langsung" ungkap Lujeng Sudarto, Direktu Pusaka Pasuruan.[bec/ted]
Sumber :beritajatim.com
0 komentar:
Posting Komentar